Kenapa SMK3 Penting Dalam Industri Konstruksi?

Jasa konstruksi adalah industri dengan bahaya tinggi yang terdiri dari berbagai kegiatan yang melibatkan pembangunan, perubahan, dan/atau perbaikan. Contohnya, konstruksi perumahan, pembangunan jembatan, pengaspalan jalan, penggalian, penghancuran, dan pekerjaan pengecatan dengan skala besar. Pekerja konstruksi terlibat dalam banyak kegiatan yang dapat menghadapkan mereka dengan bahaya yang serius, seperti jatuh dari atap, kecelakaan yang melibatkan mesin yang tidak terjaga, terkena peralatan konstruksi berat, listrik, debu silika, dan asbes. Untuk itu penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam industri jasa konstruksi sangatlah penting.

Penerapan K3 ini diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja. Oleh karena itu suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi harus mempunyai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Adapun bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif.

Kesuksesan program SMK3 pada proyek konstruksi tidak lepas dari peran berbagai pihak yang saling terlibat, berinteraksi dan bekerja sama. Hal ini sudah seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi yang dilakukan oleh tim proyek dan seluruh manajemen dari berbagai pihak yang terkait di dalamnya. Masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab bersama yang saling mendukung untuk keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi yang ditandai dengan evaluasi positif dari pelaksanaan program K3.

Di Indonesia ada beberapa pedoman penerapan SMK3 di bidang konstruksi, beberapa di antaranya:

  1. PP No 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  2. PER-01/MEN/1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
  3. Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.174/MEN/1986-104/KPTS/1986: Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik indonesia nomor 21/Prt/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

 

Peraturan-peraturan tersebut berisi tentang peraturan SMK3 Sistem Manajemen K3 pada perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Selain mengatur terkait pelaksanaan K3 di lingkungan konstruksi, peraturan-peraturan tersebut juga mengatur tentang lingkungan sekitar konstruksi dan keberlangsungan konstruksi, seperti keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan public, dan keselamatan lingkungan.


Setiap peraturan yang terkait dengan proses bisnis atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi harus mampu diimplementasikan dan dipenuhi agar pelaksanaan konstruksi juga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari berbagai macam sanksi dari pemerintah.

Synergy Solusi member of Proxsis Group, membantu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi untuk mengidentifikasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan proses bisnis perusahaan dan mengevaluasinya. Hasil evaluasi ini nantinya akan memperlihatkan sejauh mana pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan proses bisnis perusahaan tersebut. Synergy Solusi juga memberikan layanan berupa pendampingan konsultasi, pemenuhan kompetensi personel melalui program pembinaan bersertifikasi, hingga pendampingan audit dalam usaha mendapatkan sertifikasi sistem manajemen.

Informasi mengenai solusi terkait lebih lanjut klik disini.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Web Analytics